Modernisasi Pelaksanaan APBN, Kanwil DJPb Provinsi Bengkulu Selenggarakan Focus Group Discussions

INDONESIASATU.CO.ID:

Wartabengkulu.com : Bengkulu – Selasa (30/4) Komitmen peningkatkan kualitas pelaksanaan anggaran ditunjukan Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) dengan melakukan modernisasi dan pengawalan kualitas pelaksanaan APBN.  Oleh karena itu, Kantor Wilayah (Kanwil) DJPb Provinsi Bengkulu menyelenggarakan Focus Group Discussion (FGD) Modernisasi dan Pengawalan Kualitas Pelaksanaan APBN.

FGD yang diselenggarakan di Aula Raflesia Kanwil DJPb Provinsi Bengkulu ini dihadiri oleh Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Mitra DJPb Provinsi Bengkulu. Tidak hanya itu, FGD ini juga dihadiri oleh Para Kepala KPPN Lingkup Provinsi Bengkulu dan Perwakilan Bank Himbara di Kota Bengkulu.

FGD ini dibuka oleh Kepala Kanwil DJPb Provinsi Bengkulu, Ismed Saputra. Dalam sambutannya, Kakanwil menjelaskan DJPb telah mulai melaksanakan inovasi dan modernisasi pelaksanaan APBN. Hal ini diwujudkan dengan penggunaan Cash Management System (CMS) dan penggunaan Kartu Kredit Pemerintah (KKP). Namun, beliau menyayangkan satuan kerja kurang memanfaatkan fasilitas yang telah diberikan.

Terkait Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA), walaupun nilai IKPA Triwulan I Kanwil DJPb Provinsi Bengkulu mencapai 91,36%, Kakanwil menyayangkan nilai Deviasi Halaman III DIPA dan Penyampaian Data Kontrak yang masih rendah. Ismed berharap, dengan adanya FGD, Satuan Kerja dapat memanfaatkan fasilitas teknologi yang diberikan dan meningkatkan kinerja pelaksanaan anggarannya sehingga dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi perekonomian masyarakat Provinsi Bengkulu.

Focus Group Discussion dilanjutkan dengan paparan materi CMS dan KKP oleh Kepala Seksi PPA IB Kanwil DJPb Provinsi Bengkulu, Muslim. Beliau mengingatkan batas waktu uji coba penggunaan KKP oleh satker yaitu 30 Juni 2019. Materi terkait Kebijakan IKPA Tahun 2019 disampaikan oleh Kepala KPPN Bengkulu, Ahmad Fahmi. Beliau menjelaskan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 47/PMK.02/2019 tentang Tata Cara Pemberian Insentif TA 2019  Atas Kinerja Anggaran K/L TA 2018.

Di akhir FGD, Bank Pemerintah yang tergabung dalam Himbara memaparkan KKP dan CMS yang mereka kembangkan. Tidak hanya itu, dibuka sesi diskusi, dimana disambut antusiasme para peserta dengan menanyakan terkait topik yang telah ditentukan.

  • Whatsapp

Index Berita