Komnas Perlindungan Anak Buka Pos Pengaduan Anak Pasca Unjuk Rasa di Gedung DPR-RI

indonesiasatu, 03 Oct 2019, PDF
Share w.App T.Me
INDONESIASATU.CO.ID:

JAKARTA – Komnas Perlindungan Anak dan Lembaga Perlindungan Anak se-Indonesia mendirikan pos pengaduan anak korban eksploitasi politik di Jakarta dan di Kantor Perwakilan Komnas PA di sejumlah Daerah.

Hal ini disampaikan Ketua Komnas PA, Arist Merdeka Sirait melalui nomor WhatssApp resminya, Rabu (02/10/2019). Ia mengutuk keras, banyaknya anak usia sekolah yang dilibatkan dalam aksi unjuk rasa bersama mahasiswa di Gedung DPR RI beberapa waktu lalu.

Karena faktor tersebutlah, Komnas Perlindungan Anak dan LPA se-Indonesia mendesak mendirikan pos pengaduan anak. Arist mengatakan, gelombang aksi unjuk rasa yang melibatkan ribuan anak usia sekolah tingkat SMP dan SMK diberbagai daerah patut dihentikan.

“Apalagi dipersenjatai dengan bom molotov, gir sepeda motor, sajam dan batu. Secara tidak langsung kita sudah mengajarkan kekerasan kepada anak yang belum tahu apa-apa soal politik,”ujarnya.

Dikatakannya, kedudukan anak dalam ketentuan UU RI Nomor. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI Nomor.  33 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak junto UU RI Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM) harus dilindungi dari eksploitasi dan pemanfaatan anak untuk tujuan politik elite.

Dengan demikian segala bentuk kegiatan politik yang melibatkan anak dalam mencapai tujuan elite dan kepentingan politik orang atau kelompok/organisasi tertentu harus dihentikan. 

“Siapapun pelaku intelektual dibelakang pengorganisasian anak usia sekolah dalam unjuk rasa. Komnas Perlindungan Anak dengan segala konsekuensinya akan megambil peran menjadi garda terdepan untuk memberikan pembelaan dan perlindungan bagi anak korban eksploitasi politik,”tegasnya.

Sebab aksi unjuk rasa yang melibatkan anak sekolah telah terstruktur, sistematis, terorganisir dan berkesinambungan.

"Tidak ada alasan untuk tidak  berbuat menghentikannya. Oleh karenanya,  segala bentuk kekerasan,  penanaman paham-paham radikalisme,  ujaran kebencian dan pengabaian terhadap hak anak harus dihentikan. Sebab melibatkan dan memanfaatkan anak dalam kegiatan politik merupakan kejahatan keji terhadap anak,”beber Arist.  

Ditegaskannya, tujuan mendirikan Pos Pengaduan Anak Korban Eksploitasi Politik di Jakarta dan di berbagai daerah, untuk merespon keluhan masyarakat terhadap banyaknya anak yang hilang pasca aksi unjuk rasa dan memberikan informasi keberadaan anak.

“Selain itu, untuk memberikan dampingan hukum, bantuan  psikososial dan re-integrasi anak dalam keluarga. Nantinya Pos pengaduan anak akan dikordinasikan dengan Direskrimum Polda Metro Jaya melalui program kerjasama tukar informasi dengan Kasubdit Renakta Polda Metro Jaya,”pungkasnya.  

Tindakan tersebut untuk menindaklanjuti antisipasi supply anak-anak dari Cianjur dan Sukabumi yang telah melakukan unjuk rasa di gedung DPR RI. Komnas Perlindungan Anak juga akan membangun kerjasama dan koordinasi dengan Polresta Sukabumi dan Polres Cianjur.

“Sampai saat ini Komnas Perlindungan Anak telah menerima 82 laporan terkait anak-anak yang membutuhkan bantuan reintegrasi dalam keluarga. Bagi keluarga dan masyarakat yang kehilangan anak pasca unjuk rasa di  gedung DPR-RI dapat menghubungi Pos Pengaduan Komnas Perlindungan Anak di Jalan TB. Simatupang No. 33 Pasar Rebo Jakarta Timur, telepon (021) 841 6157 – 0813 9465 5389 dan bisa juga menghubungi Lembaga Perlindungan Anak (LPA) di masing-masing kota, kabupaten dan propinsi. (Anita)

PT. Jurnalis Indonesia Satu

Kantor Redaksi: JAKARTA - Jl. Terusan I Gusti Ngurah Rai, Ruko Warna Warni No.7 Pondok Kopi Jakarta Timur 13460

Kantor Redaksi: CIPUTAT - Jl. Ibnu Khaldun I No 2 RT 001 RW 006 Kel Pisangan Kec Ciputat Timur (Depan Kampus UIN Jakarta)

+62 (021) 221.06.700

(+62821) 2381 3986

jurnalisindonesiasatu@gmail.com

Redaksi. Pedoman Siber.
Kode Perilaku.

Mitra Kami
Subscribe situs kami
Media Group IndonesiaSatu