Kepada Seluruh Satker Se-Bengkulu, Kanwil DJPb Provinsi Bengkulu Selenggarakan Sosialisasi Tata Cara Revisi Anggaran TA 2019

INDONESIASATU.CO.ID:

Wartabengkulu.com : Bengkulu – Jumat (29/3) Anggaran tahun 2019 merupakan hasil perencanaan yang dilaksanakan pada tahun 2018. Dalam pelaksanaannya, tidak menutup kemungkinan perencanaan yang telah disusun tidak sesuai dengan pelaksanaannya. Ketidaksesuaian tersebut akibat dari berbagai hal, diantaranya perubahan pejabat perbendaharaan, perubahan kebijakan dan variabel lain. Oleh karena itu, dibutuhkan revisi anggaran guna mengakomodir ketidaksesuaian antara perencanaan dengan pelaksanaan anggaran.

Dalam rangka memberikan pemahaman yang sama mengenai tata cara revisi yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 206/PMK.02/2018 tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2019, Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Bengkulu mengadakan Sosialisasi Tata Cara Revisi TA 2019 ke seluruh satuan kerja (satker) Lingkup Provinsi Bengkulu yang juga merupakan mitra kerja masing-masing Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) di Bengkulu.

Penyelenggaraan sosialisasi tersebut dilaksanakan sepanjang Bulan Maret, yang diawali di Aula Kanwil DJPb Provinsi Bengkulu pada tanggal 12-13 Maret 2019. Penyelenggaraan sosialisasi kemudian dilaksanakan di  Aula KPPN Curup  pada tanggal 14 Maret 2019), dilanjutkan di Aula KPPN Manna pada tanggal 19 Maret 2019, dan diakhiri di Aula KPPN Mukomuko pada tanggal 26 Maret 2019.

Sosialisasi disampaikan oleh Pejabat dan Pegawai dari Bidang Pelaksanaan Anggaran 1 Kanwil DJPb Provinsi Bengkulu, dimana peserta yang hadir merupakan KPA/PPK atau yang mewakili dari masing-masing satker. Kegiatan ini mendapatkan kesan positif untuk satker, dimana terdapat beberapa kebijakan yang berbeda dengan tahun sebelumnya sehingga diharapkan dapat memberikan pemahaman yang sama oleh satker.

Revisi merupakan hal yang diperbolehkan dengan batasan-batasan tertentu dan juga mendukung suatu optimalisasi selagi capaian kinerja satuan kerja tercapai. Pelaksanaan revisi juga mencerminkan kualitas anggaran dari masing-masing satuan kerja, dimana antara perencanaan dan pelaksanaan yang tercermin pada Halaman III DIPA tidak memiliki deviasi yang besar yang dinilai tiap triwulan.

  • Whatsapp

Index Berita